12 August 2026
3 Menit Baca
MALANG — Fenomena kecanduan digital di kalangan anak-anak dan remaja Jawa Timur telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Tak sekadar berdampak pada penurunan prestasi belajar, paparan internet tanpa kontrol kini nyata mengancam kesehatan mental, finansial keluarga, hingga keselamatan fisik penerus bangsa.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi merilis program strategis "Perisai Anak" (Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital) melalui ajang Kopi Laborasi (Komunikasi, Aspirasi, dan Kolaborasi) yang dihadiri ratusan pelajar, pendidik, dan lintas instansi di Malang Raya.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 235 juta jiwa (82%) penduduk Indonesia kini aktif menggunakan internet. Penetrasi tertinggi berada pada kelompok Generasi Z (usia 14 tahun ke atas) yang mencapai angka spektakuler 89%.
Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, tersimpan bahaya laten. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur membeberkan data mengejutkan dari Rumah Sakit Menur Surabaya. Tercatat ada 766 pasien yang menjalani perawatan akibat kecanduan/adiksi digital. Mengherankannya, sepertiga dari total pasien tersebut—yakni 232 orang—adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.
"Anak-anak kita tidak hanya terpapar perundungan siber atau game online, bahkan ada kasus di mana anak nekat menganiaya orang tuanya sendiri demi mendapatkan uang untuk modal judi online. Ini keprihatinan mendalam yang membutuhkan aksi nyata bersama," ungkap Kadis Kominfo Jatim dengan nada prihatin.
Guna menghadirkan perlindungan yang terstruktur, Pemprov Jatim memformulasikan strategi Perisai Anak yang bertumpu pada 5 pilar utama:
Regulasi: Menyiapkan payung hukum dan kebijakan daerah yang kuat.
Literasi Digital: Merekrut dan melatih Pandu Literasi Digital untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat.
Sistem Informasi: Menyediakan aplikasi instrumen mandiri untuk mengukur sejauh mana tingkat adiksi digital anak (kategori Hijau/Aman, Kuning, hingga Merah/Bahaya).
Kolaborasi Lintas Sektor: Mengandeng Polda Jatim (Subdit PPA), DP3AK, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, UNICEF, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Anak, dan Relawan TIK.
Monitoring & Evaluasi: Pengawasan berkala dan penanganan kasus yang cepat dan terpadu.

Dukungan penuh juga disuarakan oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifuddin Zuhri, S.HI., menegaskan bahwa ruang digital adalah wilayah tanpa batas fisik yang sering kali lolos dari pengawasan konvensional.
"Kalau di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru, dan di lingkungan ada RT/RW. Tapi saat anak masuk ke dunia digital, siapa yang mengawasi? Tidak ada ruang fisik yang membatasi mereka. Jika tidak dibentengi, mereka sangat rawan terjerat judi online, narkoba, paham radikalisme, hingga dampak destruktif media sosial lainnya. DPRD Jatim berkomitmen penuh mendukung penganggaran dan sosialisasi Perisai Anak ini ke sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur," tegas Saifuddin Zuhri.
Diharapkan dengan hadirnya Perisai Anak, anak-anak di Jawa Timur tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan produktif, namun juga terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan siber demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia.